Pemkab Diminta Gali Potensi Kenaikan PAD

image

Banggar juga memberikan sejumlah catatan. Di antaranya, pemda supaya menggali potensi-potensi untuk peningkatan PAD, anggaran infrastruktur agar ditingkatkan agar jalan rusak bisa segera ditangani, dan basik data terpadu kemiskinan agar segera divalidasi sehingga programnya bisa tepat sasaran. "Pertahankan opini WTP dan mengeliminir temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan kegiatan," ujar dia. 

 Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini selanjutnya akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional maupun sinergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. 

"Disamping juga untuk menghindari agar Perda APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” papar Bupati Pekalongan H Asip Kholbihi. 
Dari hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, maka Bupati menyampaikan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018, yaitu :
-Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.101.449.302.496,83.
-Belanja dan Transfer sebesar Rp 2.160.744.430.323
-Pembiayaan netto sebesar Rp 229.856.828.594,88 
-SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 170.561.700.768,71.

Pemkab Diminta Gali Potensi Kenaikan PAD
Sekwan DPRD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto saat menyampaikan laporan hasil rapat kerja badan anggaran (Banggar) tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA  2018, menyebutkan, Banggar setuju Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda. 


Banggar juga memberikan sejumlah catatan. Di antaranya, pemda supaya menggali potensi-potensi untuk peningkatan PAD, anggaran infrastruktur agar ditingkatkan agar jalan rusak bisa segera ditangani, dan basik data terpadu kemiskinan agar segera divalidasi sehingga programnya bisa tepat sasaran. "Pertahankan opini WTP dan mengeliminir temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan kegiatan," ujar dia. 


Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini selanjutnya akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional maupun sinergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. 


"Disamping juga untuk menghindari agar Perda APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” papar Bupati Pekalongan H Asip Kholbihi. 
Dari hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, maka Bupati menyampaikan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018, yaitu :

Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.101.449.302.496,83.
-Belanja dan Transfer sebesar Rp 2.160.744.430.323
-Pembiayaan netto sebesar Rp 229.856.828.594,88 ---SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 170.561.700.768,71.

Thu, 18 Jul 2019 @10:03


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Copyright © 2019 DPRD Kabupaten Pekalongan · All Rights Reserved
powered by sitekno