Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Ditarget Rp 2,2 Trilyun

image

 

Demikian diungkapkan Bupati Pekalongan H Asip Kholbihi pada Rapat Paripurna DPRD Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (31/7/2019).
Dalam Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hj Hindun , Bupati mengatakan, secara umum, struktur PPAS dalam Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.
 
Pendapatan Daerah Tahun 2019 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2,2 Triliun lebih yaitu Rp 2.272.289.181.397 atau berkurang Rp 26.566.955.403 (1,16%). Pendapatan daerah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp 16.777.718.902, yang terjadi pada pos Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah turun Rp 43.344.674.305, yang terjadi pada pos Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.
Untuk Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2.432.870.766.366 atau bertambah Rp 15.552.487.566 (0,64%), sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 160.581.584.969, dan defisit ini akan dipenuhi melalui pembayaran netto.
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 170.581.584.969 atau naik sebesar Rp 42.119.442.969 (32,79%) yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan direncanakan sama dengan penetapan, yaitu sebesar Rp 10.000.000.000. Dengan demikian, Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp 160.581.584.969.
"Dari struktur Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tersebut maka secara riil terdapat defisit Rp 0 (nol)," ujar Bupati.(HAW)

Demikian diungkapkan Bupati Pekalongan H Asip Kholbihi pada Rapat Paripurna DPRD Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (31/7/2019).
Dalam Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hj Hindun , Bupati mengatakan, secara umum, struktur PPAS dalam Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.
 

Pendapatan Daerah Tahun 2019 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2,2 Triliun lebih yaitu Rp 2.272.289.181.397 atau berkurang Rp 26.566.955.403 (1,16%). Pendapatan daerah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp 16.777.718.902, yang terjadi pada pos Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah turun Rp 43.344.674.305, yang terjadi pada pos Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.Untuk Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2.432.870.766.366 atau bertambah Rp 15.552.487.566 (0,64%), sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 160.581.584.969, dan defisit ini akan dipenuhi melalui pembayaran netto.
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 170.581.584.969 atau naik sebesar Rp 42.119.442.969 (32,79%) yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan direncanakan sama dengan penetapan, yaitu sebesar Rp 10.000.000.000. Dengan demikian, Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp 160.581.584.969."Dari struktur Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tersebut maka secara riil terdapat defisit Rp 0 (nol)," ujar Bupati.(HAW)

Sat, 3 Aug 2019 @14:10


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Copyright © 2019 DPRD Kabupaten Pekalongan · All Rights Reserved
powered by sitekno