DPRD Jaring Masukan Untuk Raperda Perlindungan Petani

image

 

Ketua Bapem Perda DPRD Kabupaten Pekalongan, Dodiek Prasetyo, usai publik hearing mengatakan, dalam publik hearing itu DPRD memberikan paparan kepada masyarakat, dinas terkait, kelompok tani, dan pihak terkait lainnya jika ada satu perda yang dibahas di DPRD, yakni Raperda inisiatif tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. "Kita paparkan kepada pihak-pihak terkait agar mereka tahu bahwa perda itu untuk kepentingan mereka," katanya. 
Dari publik hearing itu, DPRD membutuhkan masukan dari pihak-pihak terkait yang terlibat langsung di lapangan seperti dari Dinas Pertanian, PSDA, dan kelompok tani. "Mereka ini pelaku-pelaku di lapangan. Saya yakin mereka butuh raperda ini, terutama petani, petani penggarap, petani padi, dan petani lainnya, termasuk peternak. Perda ini saya berharap bisa memberikan manfaat kepada mereka," ujar dia.
Dikatakan, dalam publik hearing itu ada beberapa hal yang penting yang mereka sampaikan. Di antaranya tentang irigasi, pupuk, dan persoalan gagal panen. "Semuanya tadi disampaikan. Ini akan menjadi masukan-masukan kita dalam pembahasan-pembahasan untuk tahap-tahap berikutnya. Dalam pembuatan perda ada beberapa tahapan. Kemarin ada pembahasan awal, publik hearing, dan nanti akan disampaikan dalam rapat paripurna, dan setelah itu akan dibahas di tingkat pansus," terang dia.
DPRD Kabupaten Pekalongan melalui Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapem Perda) tengah menggodok Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Raperda inisiatif DPRD tersebut merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani.
Dodiek menerangkan, Raperda tersebut dibuat agar petani tidak merugi karena gagal panen. Selain juga memberikan edukasi agar menjadi petani modern seperti di negara maju. “Melalui Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kami berharap hak-hak dari petani terpenuhi. Seperti saluran irigasi berjalan dengan baik, jalan usaha taninya juga bagus. Sebab itu semua menunjang pertanian kita,” ujarnya.
Dodiek pun membeberkan masalah yang dihadapi petani. Di antaranya mulai dari infrastruktur, perlindungan pupuk, dan lainnya. Petani saat ini, kata dia, sulit mencari pupuk karena pembeliannya dibatasi oleh zonasi ditambah harganya juga tidak murah jika tidak subsidi. "
Jika hasil panen melimpah, tentunya petani tidak keberatan membeli pupuk mahal. Namun kalau gagal panen itu akan membuat masalah dan membuat 'down' petani. 
Makanya saya berharap dengan adanya perda ini bisa untuk melindungi petani dari itu semua,” katanya.
Budiman, selaku Tim Penyusun Raperda Kabupaten Pekalongan dari Unsoed, menambahkan, profesi petani itu merupakan lapangan usaha yang penting dan menopang kebutuhan masyarakat. Peran petani sangat penting, namun pada kenyataanya kurang mendapatkan penghargaan dan perlindungan. 
“Usaha tani sering gagal dan harga-harga hasil pertanian kurang menguntungkan untuk para petani. Adanya kendala seperti serangan hama, kekeringan, dan sebagainya bahkan termasuk modal seringkali dihadapkan dalam masalah yang sulit,” ungkapnya.
Dijelaskan, saat ini lahan pertanian juga terbatas dan juga teknologi pertanian yang kurang maksimal atau masih tradisional. Kondisi tersebut membuat profesi petani kurang diminati masyarakat, khususnya anak-anak muda sekarang.
 
“Dari sini lah kewajiban pemerintah daerah bagaimana meningkatkan peran untuk petani, baik itu perlindungan dan peningkatan pemberdayaan agar lebih makmur. Hal itu dapat dilakukan dengan pembuatan jalan usaha tani, bantuan permodalan, sehingga hasil pertanian bisa menguntungkan petani serta asuransi untuk petani,” jelasnya.
Ditambahkan, salah satu upaya pemkab untuk membantu petani yaitu dengan adanya upaya dari pemerintah daerah agar para ASN membeli dan memakai hasil tani dari daerahnya sendiri. Selain itu juga peningkatan alat pertanian yang lebih maju, sehingga pada akhirnya kesejahteraan petani bisa meningkat.(HAW)

 

Sat, 3 Aug 2019 @14:14


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Copyright © 2019 DPRD Kabupaten Pekalongan · All Rights Reserved
powered by sitekno