DPRD Inisiasi Raperda Perlindungan Penyandang Disabilitas

image

Dasar hukum pembuatan raperda ini adalah UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 'convention on the Right of Persons with Disabilities' (Konversi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dan PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Ketua Bapem Perda Dodiek Prasetyo menyatakan, selama ini hak-hak disabilitas kurang terpenuhi. Seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan lainnya.
Dengan lahirnya perda inisiatif tersebut, DPRD berharap bisa membekap hak-hak untuk penyandang disabilitas. "Minimal fokus dengan target di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bisa dipenuhi oleh pemerintah," katanya.
Dodiek menggambarkan, di Kabupaten Pekalongan sekolah berkebutuhan khusus hanya ada satu saja. Satu tempat untuk jenjang pendidikan dari SD, SMP dan SMA. Walaupun sekolahnya sudah gratis tetapi persoalannya datang dari biaya yang tinggi untuk pengasuh atau pengantar orang berkebutuhan khusus tersebut. 
Selain itu, di tataran sosial belum ada penyetaraan. 
"Masih banyak orang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang normal. Sehingga hak-haknya kurang dipenuhi, seperti hak untuk bekerja. Hal ini terlihat dari masih banyaknha perusahaaan di Pekalongan yang belum menerima orang disabilitas untuk bekerja. Harusnya dikasih kesempatan walaupun prosentasenya sedikit.
," ujar dia.
Budiman, selaku Tim Penyusun Raperda dari Unsoed mengatakan, seringkali orang disabilitas dianggap sebagai orang yang terpinggirkan yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait hak-haknya. 
"Dulu orang disabilitas disebut dengan orang cacat. Itu memberikan konotasi yang negatif sehingga hak-haknya terbatas. Jarang dikasih lapangan pekerjaan, sekolah pun harus di sekolah tertentu, dan juga fasilitas umum yang belum mengkhususnya untuk sarana dan prasarana bagi orang disabilitas," terangnya.
Oleh karena itu, dengan regulasi yang baru untuk orang disabilitas ini diharapkan mereka bisa lebih dihargai. Penyandang disabilitas ditempatkan posisinya sebagai orang yang mempunyai hak-hak yang sama dengan orang pada umumnya, mulai dari pendidikan, pekerjaan, politik dan pemerintahan.(HAW)

Sat, 3 Aug 2019 @14:28


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Copyright © 2019 DPRD Kabupaten Pekalongan · All Rights Reserved
powered by sitekno