PENYAMPAIAN CATATAN DAN REKOMENDASI ATAS LKPJ Bupati 2018

 

SAMBUTAN KETUA DPRD

KABUPATEN PEKALONGAN

PADA ACARA RAPAT PARIPURNA

DALAM RANGKA

PENYAMPAIAN CATATAN DAN REKOMENDASI

ATAS LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2018 

 

Selasa, 30 April 2019

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum, wr.wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

 

Yth. Bupati Pekalongan

Yang saya hormati:

-       Wakil Bupati Pekalongan;

-       Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;

-       Rekan – rekan Forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) Ketua PN dan Ketua PA atau yang mewakili

-       Para Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan

-       Sekretaris Daerah beserta jajarannya

-       Segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia

 

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt atas limpahan berkah rahmat taufik,hidayah dan ridho-Nya, pada hari ini kita dapat bersama sama hadir pada acara Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Catatan Dan Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Tahun 2018 dalam keadaan sehat wal wal afiat tanpa halangan suatu apapun.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat dan umat pengikutnya semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir.

 

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Pada kesempatanyang berbahagia ini akan kami sampaikan catatan dan rekomendasi atas LKPJ Bupati Pekalongan Tahun 2018 sebagai berikut :

 

  1. A.   LATAR BELAKANG  

Mengakhiri tahun pelaksanaan anggaran 2018, Bupati Pekalongan telah menyampaikan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan tahun 2018 kepada DPRD lewat rapat Paripurna DPRD, selanjutnya dalam menyikapi LKPJ tersebut, DPRD diamanatkan untuk melakukan pembahasan secara internal sesuai tata tertib DPRD, membentuk Panita Khusus yang diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas LKPJ Bupati Pekalongan dan merumuskan keputusan DPRD, berupa catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan. Catatan dan Rekomendasi dimaksud adalah berupa saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (5) PP No. 3 tahun 2007.Laporan kinerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD dalam bentuk dokumen LKPJ, yang antara lain memuat tentang:

  1. laporan arah kebijakan pembangunan,
  2. Pengelolaan keuangan daerah secara makro,
  3. Penyelenggaraan urusan desentralisasi,
  4. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

 

LKPJ Bupati Pekalongan tahun 2018 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pekalonganmerupakan implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan (evaluasi internal) DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terjadi check and balances sistem pemerintahan di daerah yang lebih seimbang antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

LKPJ Bupati Pekalongan Tahun 2018 merupakan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021. Dimana tahun tersebut merupakan tahun pemantapan Program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan Misi daerah  yaitu:“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten  Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”

Untuk tahun anggaran 2018 Berdasarkan RKPD tahun 2018 ditetapkan Tema dan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2018, yaitu:“Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sarana Prasarana Strategis dan Unggulanyang Didukung Teknologi Informasi”, dengan prioritas pembangunan tahun 2018 adalah :

  1. Penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran melalui upaya penguranganbeban pengeluaran,peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin,
  2. Peningkatan kuantitas dan mutu pendidikan dasar,
  3. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana
  4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,        
  5. 5.    Peningkatan tata kelola pemerintahan yang good and clean governance
  6. Penguatan Ketahanan Pangan
  7. Pengembangan pariwisata
  8. Pengembangan industri dan UMKM

 

Secara garis besar dokumen LKPJ 2018 telah menyajikan data dan informasi realisasi capaian program kegiatan dan indikator kinerja, keberhasilan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2018. Berikut ini merupakan catatan dan rekomendasi strategis hasil pembahasan dokumen LKPJ 2018 oleh pansus DPRD Kabupaten Pekalongan guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang, Yang meliputi:

  1. Capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah
  2. Capaian indikator kinerja keuangan daerah
  3. Capaian indikator kinerja Visi dan Misi Daerah
    1. Capaian indikator dari sisi 3 aspek yaitu : Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum dan aspek Daya saing daerah.

 

  1. B.    CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL DAERAH 2018:

Sebagaimana dilaporkan dalam dokumen LKPJ tahun 2018 pada bab I, bahwa hasil-hasil Pembangunan ekonomiKabupaten Pekalongansampai dengan tahun 2018 terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita. Naiknya Pertumbuhan ekonomi dimana tahun 2018 ekonomi  tumbuh 5,35% diatas rata-rata provinsi dan nasional. Inflasi dapat ditekan dibawah 3,5% (inflasi komulatif sampai desember 2018 sebesar 3,08%).

Peningkatan perekonomian ini juga mendorong kesejahteraan masyarakat Pekalongan dengan meningkatnya Pendapatan Per Kapita mencapai Rp. 9,89 juta per tahun akan tetapi belum diketahui sejauhmana tingkat pemerataan pembangunannya, ketimpangannya rendah atau tinggi. Daerah dengan PDRB yang didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian, besaran pertumbuhan masing masing sub sector dari ke-tiga sector penyumbang terbesar PDRB tersebut tiga tahun terakhir cukup stabil antara 4 -6%,  sedangkan untuk  sektor pertanian tahun 2018 tumbuh 4,54%, meningkat pesat dibanding tahun 2017 yang hanya tumbuh 0,06%.

Hasil pembangunan sosial dan pelayanan publik, beberapa indikator menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan, seperti turunnya angka kemiskinan pada Tahun 2016 sebesar 12,90% menjadi sebesar 12,61% pada Tahun 2017 dan sebesar 10,06% pada Tahun 2018. IPM meningkat dari 68,4 di tahun 2017 menjadi 69,07 pada tahun 2018.Bidang pelayanan publikNilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) meningkat, tahun 2018 SKM sebesar 81,74, tetapi belum diketahui berapa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2018.

Rekomendasi:

  1. Atas kondisi ekonomi makro dan sosial Kabupaten Pekalongan yang semakin membaik di tahun 2018, tentu patut diapresiasi. Faktor pendorong dan penentu keberhasilan baik eksternal maupun internal, penting untuk dituangkan dalam LKPJ Bupati Pekalongan agar para penentu kebijakan memperoleh pelajaran penting dari prestasi ini, sehingga prestasi ini dapat dipertahankan dan tentu di tingkatkan lebih baik lagi pada masa yang akan dating.Untuk itu kebijakan ekonomi dan sosial serta pelayanan publikyang yang sasarannya ditujukan untuk memperngaruhi indikator ekonomi makro dan sosial serta pelayanan publik yang cukup baik di tahun 2018 direkomendasikan untuk tetap dilanjutkan.
  2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan lebih rendah dan masih jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan tingkat nasional maupun provinsi Jawa Tengah. Kedepan data tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) agar disajikan lebih rinci dalam dokumen LKPJ untuk dasar perbaikan kebijakan ekonomi daerah masa yang akan datang.
  3. Prosentase penduduk miskin tahun 2018 turun cukup signifikan, melebihi rata rata penurunan kemiskinan lima tahun yang lalu (2013-2017). rata-rata prosentase kemiskinan Kabupaten Pekalongan setiap tahun turun 0,18%, sedangkan tahun 2018 kemiskinan 10,06% dari jumlah penduduk, turun 2,55% dibanding tahun 2017. Semoga ini pertanda bahwa, pemerintah daerah sudah mulai menemukan cara-cara yang lebih efektif menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu strategi danarah kebijakan serta pendekatan program/kegiatan yang oriensinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini efektif dan efisien mengurangi penduduk miskin, terus dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan, dengan demikian diharapkanpada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya.Mampu mengejar target SDGs bahwa tahun 2030, dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun.
  4. Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar melengkapi data kemiskinan setiap desa/kelurahan/kecamatan di KabupatenPekalongan, agar petanya jelas dan dapat diverifikasi, dengan demikian akan memudahkan dalam intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan agar program/kegiatan semakin efektif.
  5. Secara Nasional sampai dengan tahun 2030, tantangan Pembangunan Daerah di Indonesia baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota, tidaklah ringan, karena Agenda pembangunan Global Pasca 2015 setelah selesainya Millenium  development Goals (MDGs) periode 2000-2015 menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2015-2030.  SDGs merupakan tantangan pembangunan daerah untuk mengakomodasi 17 (tujuh belas) target tujuan pembangunan dalam perencanaan dan penganggaran daerah sebagai prioritas pembangunan daerah. meliputi:
    1. Tanpa Kemiskinan; Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
    2. Tanpa Kelaparan; Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
    3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
    4. Pendidikan Berkualitas; Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
    5. Kesetaraan Gender; Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
    6. Air Bersih dan Sanitasi; Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
    7. Energi Bersih dan Terjangkau; Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
    8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
    9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
    10. Mengurangi Kesenjangan; Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
    11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas; Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.
    12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab; Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
    13. Aksi Terhadap Iklim; Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
    14. Kehidupan Bawah Laut; Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
    15. Kehidupan di Darat; Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
    16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
    17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan; Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

 

Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya PDRB saja tidak cukup, jika tanpa disertai dengan perbaikan pelayanan dasar dan meningkatnya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Untuk itu menjadi tugas para penanggungjawab pemerintahan di Kabupaten Pekalongan dari semua tingkatan bahwa sampai dengan tahun 2030 ke 17 (tujuh belas)  kondisi tersebut  untuk secara bertahap dapat diwujudkan.

 

  1. C.     KINERJA  KEUANGAN DAERAH

Dokumen LKPJ Bupati Pekalongan tahun 2018 pada bab III tentang Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, melaporkan bahwa:Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2018 kurang dari target sebesar Rp.75.101.769.710,- (Tujuh puluh lima milyard seratus satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) atau ter-realisai sebesar 96,5%dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2018. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.245.884.279.661,- (dua ratus empat puluh lima milyard delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)  atau ter-realisasi 89,8% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran  daerah di tahun 2018.  APBD tahun 2018 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit sebesar Rp.230.092.127.777 (duaratus tigapuluh milyard sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada Realisasinya defisit berkurang tinggalsebesar Rp.59.309.617.826(limapuluh sembilan milyard tigaratus sembilan juta enamratus tujuhbelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

SILPA tahun 2018unaudited dalam dokumen LKPJ dilaporkan sebesar Rp.170.842.485.452,- (seratustujuhpuluh milyard delapanratusempat puluhduajuta empatratusdelapanpuluhlimaribu empat ratus lima puluh dua rupiah)senilai 7,3% dari dana tersedia, secara nominal  menurun dibanding silpa  tahun 2017tetapi dirasa jumlah masih cukup besar, mengingat sisa tahun RPJMD 2016-2021 efektif tinggal 2 tahun lagi yaitu 2019 dan 2020 yang merupakan tahun tahapan akhir RPJMD, lazimnya tahun tahapan akhir sebagai tahun percepatan program/kegiatan, tentu  pada tahapan tersebut diperlukan kecepatan bertindak dengan dukungan pendanaan yang memadai, oleh karena itu masih diperlukan kerja keras lagi oleh seluruh Perangkat daerah, agar serapan anggaran meningkat pada level diatas 95% dari alokasi, dengan demikian silpa tahun berjalan dapat ditekan pada level rendah (± 5% dari dana tersedia).

Dalam bab III LKPJ besaran silpa tahun berjalan tersebut, belum cukup jelas diuraikan sumber silpa berdasarkan keterikatan penggunaannya kembali, sehingga belum diketahui besaran silpa yang sudah terikat sesuai penggunaannya dan  yang belum terikat penggunaannya. Untuk itu agar pemerintah daerah melengkapi data lebih detail tentang rincian silpa tersebut berdasarkan keterikatan penggunaannya kembali. Memang dalam bab III sudah ada penjelasan sumber silpa tahun berjalan, namun belum jelas dari sisi keterikatan peruntukannya.

Atas trend penurunan  silpa tahun 2018 ini menunjukkan bahwa, pemerintah daerah sudah mulaimenemukan cara yang lebih efektif untuk peningkatan serapan belanja daerah dan memperbaiki managemen kas dalam pengelolaan program dan kegiatan di tahun 2018. Untuk itu direkomendasikan agar:

1)     Dari sisi Perencanaan terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2019 dan tahun berikutnya.

2)     Dari sisi pelaksanaan APBD tetap melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah

3)     Koordinasi secara rutin dengan lintas OPD maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta TP4D guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, hendaknya diberikan masa  transisi untuk mengimplementasikan peraturan baru tersebut untuk diberlakukan di tahun berikutnya, karena penyesuaian terhadap peraturan baru berpotensi menghambat pelaksanaan penyerapan anggaran

4)     Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (idle cash) atas Silpa tahun 2018 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.

 

Selanjutnya dalam upaya menjaga kredibilitas managemen keuangan daerah, diharapkan agar pemerintah daerah berupaya lebih keras lagi dalam  penyelesaian piutang dan kewajiban daerah sesuai neraca tahun 2017.Sedangkan untuk keperluan peningkatan akuntablitas pengelolaan keuangan daerah dan mempertahankan opini BPK untuk laporan keuangan daerah (LKD) Wajar Tanpa PengecualianPemerintah Kabupaten Pekalongan agar terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan managemen pengelolaan keuangan daerah, dan secara sungguh sungguh menindak lanjuti temuan dan rekomendasi BPK pada LKD tahun 2017 juga.

  1. D.    EVALUASI KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN MISI DAERAH

Sebagaimana yang tersaji dalam bab II dokumen LKPJ Bupati Pekalongan Tahun 2018, bahwa: penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2018. disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021. Yaitu:

Visi dan misi Kabupaten Pekalongan 2016 - 2021

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera religius dan berkelanjutan  Berbasis pada Kearifan Lokal.

Misi:

  1. 1.    Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. 
  2. 2.    Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat. 
  3. 3.    Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik 
  4. 4.    Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak. 
  5. 5.    Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. 
  6. 6.    Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah 
  7. 7.    Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah 

 

Sebagai pertanggungjawaban tahun ke tiga RPJMD, maka indikator tujuan sebagai indikator komposit dari indikator sasaran dan program tentu sudah dapat diukur sejauhmana capaian keberhasilannya. maka analisis atas capaian kinerja setiap Misi daerah pada LKPJ tahun 2018 saat ini,  pengukurannya sesuai dengan RPJMD bab V. artinya sejauhmana capaian keberhasilan/kegagagalan dalam mencapai misi dan tujuan daerah pada tahun ketiga RPJMD ini, menggunakan pengelompokan tujuan dan sasaran beserta target indikatornya sesuai RPJMD bab V tersebut, dengan asumsi bahwa RKPD tahun 2018 konsisten dengan RPJMD nya. LKPJ BupatiPekalongan  tahun 2018 sudah menyajikan perhitungannya sendiri atas capaian Misi daerah berdasarkan indicator tujuan dan sasaran serta berdasarkan 3 aspek pembangunan daerah. Dari 24 indikator pengukuran kinerjatujuandari setiap misi dalam dokumen RPJMD seluruhnya dilaporkan capaian kinerjanya dalam LKPJ 2018.

Hasil olah data bab IV dokumen LKPJ 2018, dari 24 indikator kinerja tujuan yang dilaporkan dalam bab IV LKPJ, terdapat 19Indikator  kinerja tujuan  yang mencapai/melampaui target (ketercapaian 79%) dan sebanyak5 indikator tujuan tidak mencapai target diantaranya Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan Pendidikan tercapai 50 %, Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas tercapai 67 % dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi tercapai 75 %.

 

  1. E.     CAPAIAN MISI DAERAH BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN

Dari 109 indikator pengukuran kinerja sasarandari setiap misi dalam dokumen RPJMD belum  seluruhnya dilaporkan capaian kinerjanya dalam LKPJ 2018. Hasil olah data bab IV dokumen LKPJ2018, terdapatIndikator kinerja yang mencapai/melampaui target sebesar 81 indikator (tingkat ketercapaian 74%) dan sebanyak25 indikator tidak mencapai targetdiantaranya

  1. Menurunnya angka gizi buruk;
  2. Menurunnya angka kesakitan penduduk;
  3. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM);
  4. Meningkatnya prestasi pemuda, olahraga dan teknologi;
  5. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip good governance;
  6. Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten serta layanan perizinan usaha jasa konstruksi;

 

Dengan demikian dapat disimpulkanbahwa berdasarkan ketercapaian memenuhi/melampaui target indikator kinerja Misi daerah berdasarkan indicator sasaran dalam RPJMDmaka, sampai dengan tahun ke tiga RPJMD yaitu LKPJ tahun 2018, bahwa:

1.  Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pada  tahun 2018 berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja sasaranmisi ke 1, dan 3 dengan prestasi membanggakan (tinggi). 

2.  Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi ke 2, 4,5 dan 6 dengan prestasi sedang

3.  Belum berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi ke 7.  

 

Dari sisi progress capaian Misi antara tahun 2016-2018 nampaknya setiap tahun meningkat, padaperiode tahun 2016-2017capaian kinerja indikator misi masih dibawah 70% namun padatahun 2018 capaiannya sudah diatas 70%. Artinya telah dilakukan percepatan pembangunan pada tiap-tiap aspek Misi daerah dengan didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan berserta DPRD Pekalonganmelalui kebijakan anggaran yang memadai dan perbaikan program/kegiatan

 

Rekomendasi:

  1. Dari hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator misi daerah, direkomendasikan agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun ke empat RPJMD 2016-2021  maka, program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD perubahan tahun 2019, sebagai tahun keempat RPJMD, di prioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja padasasaran yang sampai dengan tahun 2018 belum memenuhi target.
  2. Pimpinan dan anggota komisi yang bersangkutan/terkait tugas dan fungsinya dengan sasaran yang gagal mencapai target, hendaknya mengambil inisiatif untuk dapat mendiskusikan bersama dengan OPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan target indicator sasaran pembangunan yang tahun 2018 gagal mencapai target RPJMD tersebut. Diskusi antara DPRD dan OPD dimaksudkan untuk mengatahui apa masalah dan hambatan serta penyebabnya OPD gagal mencapai target pada indicator tersebut, kemudian hasilnya untuk menjadi dasar perbaikan managemen program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun mendatang, sehingga kebijakan baik regulasi maupun keuangan akan lebih efektif memenuhi target sasaran pembangunan.
  3. Untuk indicator kinerja baik indicator tujuan maupun sasaran  yang sampai dengan tahun 2018 targetnya sudah tercapai/terlampaui, agar tidak terjadi kemunduran kualitas perencanaan pembangunan, maka, jikadari sisi efektifitas (waktu) tidak memungkinkan melakukan perubahan RPJMD, hendaknya pada RKPD perubahan 2019 dan RKPD 2020 serta RKPD 2021 target kinerja nya dapat di tingkatkan melebihi RPJMD yang sekarang masih berlaku. Dengan demikian kualitas perencanaan daerah akan semikin lebih maju, realistis, sesuai kebutuhan dan akuntabel.
  4. Sedangkan untuk  target kinerja sasaran yang diprediksi pesimis akan dicapai pada tahun akhir 2021 maka, dapat didiskusikan bersama antara OPD yang bertanggungjawab terhadap target kinerja tersebut dengan komisi DPRD yang membidanginya sehingga ditemukan strategi program dan kegiatan beserta pendanaannya yang lebih efektif untuk mencapainya.

 

F.  EVALUASI KINERJA BERDASARKAN ASPEK PEMBANGUNAN DAERAH.

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya diukur dari Aspek, Fokus, dan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan. Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah terbagi dalam 3 aspek yaitu:

  1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  2. Aspek Pelayanan Umum
  3. Aspek Daya Saing Daerah

Artinya setiap tahun evaluasi penyelenggaraan Otonomi daerah diukur dari sejauhmana capaian setiap daerah mampu meningkatkan  3 aspek tersebut.

Hasil penelusuran atas dokumen RPJMD 2016-2021 perubahan KabupatenPekalongan pada bab IX tentang penetapan indikator kinerja daerah, bahwapenetapan indikatornya sudah dikelompokkan berdasarkan kategori 3 aspek tersebut, jumlah seluruh indicator sebanyak 147 indikator,  dengan rincian per aspek sbb:

Aspek

Jumlah

Aspek daya saing

18

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

125

Aspek Pelaynan Umum

4

Jumlah

147

 

Hasil olah data dokumen LKPJ pada bab IV dari total indicator berdasarkan aspek pembangunan sebanyak 147Indikator  kinerja, yang mencapai/melampaui target sebesar 113 indikator (tingkat ketercapaian 77%), sebanyak34indikator tidak mencapai target. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

 

Aspek

Tercapai

Tidak tercapai

Jumlah

% Tercapai

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

15

3

18

83%

B. Aspek Pelayanan Umum

95

30

125

76%

C. Aspek daya saing daerah

3

1

4

75%

Jumlah

113

34

147

77%

 

Dari rekapitulasi capaian aspek pembangunan sebagaimana table diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran aspek kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah sampai tahun 2018, Pemerintahan KabupatenPekalongan:

  1. Berhasil dalam meningkatkan aspek, kesejahteraan masyarakat dengan prestasi tinggi.
  2. Berhasil dalam meningkatkan aspek Pelayanan umum dan daya saing daerah dengan prestasi cukup atau sedangartinya memang ada kemajuan akan tetapi kemajuan/peningkatannya belum membanggakan/belum cukup progresif.

 

Prestasi yang belum cukup membanggakan (sedang) pada aspek pelayanan umum dan daya saing daerah, hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah saat ini, untuk dianalisis penyebab/akar permasalahannya misalnya apakah:

  1. jenis kegiatannya kurang efektif, tidak focus, salah sasaran sehingga tidak menunjang keberhasilan program,
  2. managemen program dan kegiatan yang lemah,
  3. jumlah dan kemampuan SDM OPD yang terbatas,
  4. pendanaan tidak sesuai kebutuhan atau
  5. sebab-sebab yang bersifat external seperti perubahan regulasi, situasi politik/hukum daerah, bencana alam dll.

 

Setelah ditemukan akar permasalahannya kemudian di susun solusinya sehingga pada paruh waktu Tahun anggaran berikutnya  2019-2021 target kinerja berdasarkan dua aspek tersebut dapat terpenuhi,dan jika ada peningkatan cukup membanggakan/progresif mendekati 100%.

 

G. PENUTUP

            Sebagai suatu perintah undang-undang, Catatan dan rekomendasi strategis atas LKPJ Bupati Pekalongan tahun 2018 sebagaimana yang disajikan oleh DPRD kabupaten Pekalongan ini, merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah daerah, sekaligus sebagai wujud tangggungjawab DPRD Kabupaten Pekalongan dalam mengawal keberhasilan maupun kegagalan pemerintah daerah  atas amanah sebagai perwakilan dari Rakyat Pekalongan.

            Semoga beberapa catatan dan rekomendasi strategis atas LKPJ Bupati Pekalongan tahun 2018 yang tersaji sebagaimana tersebut diatas, dapat menjadi dasar tindakan perbaikan kebijakan publik pada masa yang akan datang, sehingga Kabupaten Pekalongan mampu meraih cita cita bersama, yaitu:Terwujudnya Masyarakat KabupatenPekalongan yang Sejahtera, Religius danBerkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”Pada tahun 2021, itulah janji politik kita semua kepada masyarakatKabupaten Pekalongan yang telah memilih kita.

Selanjutnya kami sangat mengapresiasi keberhasilan yang telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan antara lain:

1.  Penilaian Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tingkat Nasional yang semula nilainya CC meningkat menjadi B.

2.  Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya

3.  Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional Kategori Madya

4.  Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia

5.  Penghargaan Kompak dari Kedutaan Australia

6.  Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi Bintang Dua Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional

7.  Penghargaan Kepala Daerah Inovatif Kategori Infrastruktur Pembangunan Dari Sindo

8.  Piagam Penghargaan Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Diberikan Kepada RSUD Kajen Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Dengan Catatan Tahun 2018

9.  Runner Up Program Unggulan Tingkat Nasional Untuk Kategori Coorporate Socialresponsibility Atau Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Dalam Lomba Yang Diadakan Oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Pada RSUD Kajen.

10.  Penghargaan Santri Of The Year Tahun 2018 Kategori Pimpinan Daerah

11.  Penghargaan Akuntantabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Dengan Predikat Nilai B;

12.  Sekolah SMAN 1 Sragi Dan SMPN 1 Bojong Berhasil Meraih Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional;

13.  Juara I Lomba Penampilan Seni Budaya Dalam Jambore Pemuda Kabupaten /Kota Se Provinisi Jawa Tengah;

14.  Penghargaan Sebagai Pemenang Utama Tata Kelola Kesehatan Jalan Dengan 4 Pilar Yaitu Jalan Yang Berkeselamatan, Kendaraan Yang Berkeselamatan ,Perilaku Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan Serta Penanganan Pra Dan Paska Kecelakaan, Sehingga Tahun 2018 mendapatkan bantuan Bus Sekolah Dari Kementerian Perhubungan;

15.  Juara Ke 2 Lomba Hari Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

16.  Penghargaan Anugrah Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Juara Kategori Pasar;

17.  Bupati Pelopor Inovasi Tingkat Provinsi Dalam Rangka Hari Teknologi Nasional Tahun 2018;

18.  Lomba Krenova Tingkat Jawa Tengah Kategori Pemenang Harapan.

 

Semoga prestasi yang membanggakan tersebut dapat ditingkatkan dimasa mendatang.           

Demikian Catatan dan Rekomendasi atas LKPJ Bupati telah kami sampaikan. Semoga allah selalu melindungi dan meridhoi setiap usaha luhur kita.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muafiq illa aqwa mithoriq

Wassalamu,alaikum wr.wb.

 

 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

 

 

 

Dra. Hj.HINDUN, MH 

 

 

Wed, 15 May 2019 @16:14

Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Copyright © 2019 DPRD Kabupaten Pekalongan · All Rights Reserved
powered by sitekno